Sosialisasi Mengenai STR dan SIPPK

Banjarmasin. Psikolog Klinis termasuk dalam tenaga kesehatan dalam berdasarkan UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, (pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya,setiap Psikolog Klinis harus terdaftar dan mengikuti sistem registrasi yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satu bentuk pengakuan legalitas hukum bagi para tenaga kesehatan Psikolog Klinis adalah Surat Tanda Registrasi (STR),dimana STR yang nantinya digunakan untuk mengurus Surat Ijin Praktik (SIP) dari Dinas Kesehatan.  Tenaga Kesehatan yang memiliki STR bukan hanya untuk psikolog klinis yang bekerja di RS Pemerintah saja, tetapi untuk seluruh psikolog klinis yang bekerja di mana saja, seperti : (1) RS Swasta; (2) Biro Konsultasi Psikologi; (3) Lembaga Swadaya Masyarakat; (4) Praktik Mandiri (praktik sendiri); (5) Komunitas; (6) Lembaga Keagamaan, dan sebagainya. Disamping itu dikuatkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 45 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis yang menguatkan kewajiban Psikolog Klinis untuk memperkuat Praktik Psikolog Klinis. Berdasarkan aturan-aturan tersebut maka Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Perwakilan Kalsel menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peratura Permenkes Tentang Kewajiban STR dan SIPPK serta berbagai aturan terbaru mengenai Profesi Psikolog Klinis pada Hari Minggu, 10 Desember 2017, bertempat di TreePark Hotel Banjarmasin. Hadir sebagai narasumber Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Kalimantan Selatan, Bapak Dr. H. Anhar Ihwan, SKM,MS, MMKes dan Sekretaris Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Rifqoh Ihdayati, S. Psi, M.AP, Psikolog. “Kegiatan ini amanah dari Rapat Kerja yang dilaksanakan  oleh Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Pusat pada tanggal 9-12 November 2017 di Yogyakarta, karena pentingnya sosialisasi ini maka kami mengundang seluruh psikolog klinis di Kalimantan Selatan untuk memberikan pengetahuan dan aturan terbaru dalam profesi psikolog klinis” ujar Sukma Noor Akbar, M. Psi, Psikolog. “Psikolog Klinis merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mewajibkan STR sehingga harus dipenuhi bagi profesi psikolog klinis, sebab STR sendiri merupakan salah satu sarana untuk melindungi kita dalam melakukan praktik profesi” Jelas Pak Anhar. Banyak sekali aturan-aturan terbaru yang harus diketahui bagi psikolog klinis, prosedur-prosedur pun melibatkan organisasi profesi wilayah sehingga harusnya psikolog klinis terdata di Himpsi maupun Organisasi Profesi Psikolog Klinis tambah Rifqoh Ihdayati, S. Psi, M. AP, Psikolog yang mewakili IPK Kalsel Raker di Yogyakarta sebelumnya. (sna)

Gambar Kegiatan

)2ed9bf15-cb80-4ebb-93ae-06e059247f36 36cd423b-5e68-40d5-b0fd-10087216907b3fed62e6-b02b-438e-9d23-06d4d173e120 d0fcced7-0648-42f2-b907-0789c0cbccc3b2ccd847-8902-48d1-a5ac-e5e2feea64b2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *